Events

KDRT dan kekerasan seksual merupakan masalah global yang banyak tersembunyi karena stigma dan ketakutan korban. Dampaknya luas, mulai dari cedera fisik, gangguan mental, masalah kesehatan reproduksi jangka panjang, hingga kematian. Kekerasan ini juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan berisiko berulang lintas generasi. Indonesia telah memiliki landasan hukum kuat melalui UU PKDRT dan UU TPKS yang mewajibkan tenaga kesehatan memeriksa korban, membuat visum, melaporkan dugaan tindak pidana, serta menjamin hak korban atas layanan kesehatan dan pemulihan. Dalam praktik klinis, Permenkes Nomor 2 Tahun 2025 menegaskan peran layanan primer sebagai titik kontak pertama korban. Puskesmas dan klinik bertugas melakukan deteksi dini, pertolongan medis awal, konseling, serta rujukan medis dan medikolegal. Tantangan utama masih pada kesenjangan kompetensi tenaga kesehatan, terutama dalam forensik dasar, wawancara yang tidak menyudutkan, dan pelaporan aman. Webinar ini bertujuan memperkuat kapasitas tenaga kesehatan layanan primer agar mampu menjalankan mandat hukum dan menjadi pintu awal pemulihan yang aman dan berkeadilan bagi korban.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengubah tata kelola sistem kesehatan nasional, termasuk pengelolaan SDM dan pembiayaan di rumah sakit. Rumah sakit wajib menerapkan sistem remunerasi yang adil, transparan, dan berbasis kinerja untuk mendukung mutu layanan, keselamatan pasien, perlindungan tenaga kesehatan, serta akuntabilitas organisasi. Kebijakan ini diperkuat melalui PMK Nomor 335 Tahun 2024, Permenkes Nomor 13 Tahun 2025, dan SK Direktur Jenderal Kesehatan Tahun 2025 yang mengatur prinsip, komponen penghasilan, serta peran direksi, komite remunerasi, SDM, keuangan, dan pengawasan internal dalam pengelolaan remunerasi. Dalam pelaksanaannya, banyak rumah sakit masih menghadapi kendala pemahaman regulasi, penyusunan struktur dan formula remunerasi yang terukur, keterbatasan data kinerja, serta integrasi fungsi SDM dan keuangan. Kondisi ini berisiko menurunkan motivasi tenaga kesehatan, memicu konflik internal, dan berdampak pada mutu layanan serta kepatuhan regulasi. Webinar Nasional Sistem Remunerasi Rumah Sakit diselenggarakan oleh LPPK PT Utama Padma Qualiti untuk meningkatkan pemahaman kebijakan, membahas model implementasi, dan memberikan panduan teknis penyusunan sistem remunerasi yang selaras dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kinerja.